nusantaraborneo.id, BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Bappedalitbang mengikuti Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Senin (15/6/2026).
Kegiatan ini digelar untuk keselarasan kebijakan nasional, provinsi, dan global. Melalui fasilitasi ini, Kabupaten Tanah Bumbu memastikan integrasi perencanaan secara vertikal untuk menjamin efektivitas pembangunan.
Bupati Andi Rudi Latif melalui Kepala Bappedalitbang Tanbu, M. Untung mengatakan keselarasan aspek nasional meliputi Asta Cita dan RKP 2027. Khususnya pada Ketahanan Pangan, Hilirisasi Industri, dan Reformasi Birokrasi. Juga dukungan terhadap Program Strategis Nasional (Pro-SN) melalui koordinasi lintas sektor (Rakortekbang).
Sementara itu, keselarasan pada aspek Provinsi Kalimantan Selatan yaitu memperkuat posisi Tanah Bumbu sebagai Gerbang Logistik Utama dan Daerah Penyangga IKN.
Sinergi pada proyek strategis provinsi, seperti pembangunan Jembatan Pulau Laut dan konektivitas pelabuhan Batulicin sebagai hubungan pelayaran internasional.
Untuk aspek keberlanjutan (SDGs/TPB), yaitu pengarusutamaan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam program perangkat daerah. Fokus pada rehabilitasi lahan pascatambang dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
Untung menambahkan bahwa Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2027 berkaitan dengan arah kebijakan, target indikator, dan keselarasan program yang tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Tanah Bumbu.
Penyusunan RKPD 2027 merupakan implementasi tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025–2029. Fokus utama tahun 2027 adalah memantapkan fondasi transformasi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif.
Ia menjelaskan bahwa Tema Pembangunan Tahun 2027 Kabupaten Tanah Bumbu adalah “Transformasi Infrastruktur, Ekonomi, dan Pelayanan Publik Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab”.
Pada struktur ekonomi, Tanah Bumbu masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif yang berisiko pada ketimpangan sosial, ketergantungan sektoral, dan tekanan lingkungan hidup.
Untuk itu, diperlukan kebutuhan mendesak untuk mempercepat diversifikasi menuju sektor non-ekstraktif (pertanian, perkebunan, perikanan) dan optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga sebagai pusat hilirisasi.
Sedangkan pada sektor ketahanan pangan, diperlukan penguatan kemandirian pangan yang menjadi prioritas krusial.
Untuk kualitas infrastruktur dan pelayanan publik diperlukan peningkatan infrastruktur dasar dan aksesibilitas untuk mendukung konektivitas regional.
Untung mengatakan berdasarkan analisis teknokratis dan spasial, prioritas pembangunan daerah diarahkan pada Tiga Aksi Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :
1.Transformasi Ekonomi dan Penguatan Ketahanan Daerah. Meliputi Hilirisasi Industri melalui Optimalisasi KEK Setangga untuk pengolahan sawit dan industri ekstraktif lainnya guna meningkatkan nilai tambah lokal.
Pemberdayaan UMKM, melalui Penguatan struktur ekonomi rakyat melalui Rasio Kewirausahaan Daerah dan akses permodalan bagi pelaku usaha lokal.
Kemandirian Pangan dengan Transformasi Sektor Pertanian melalui pengembangan kawasan hortikultura dan perikanan.
2.Transformasi Infrastruktur Kewilayahan. Meliputi, pengembangan infrastruktur pendukung wilayah berbasis potensi kecamatan. Seperti, sentra pengolahan karet dan peningkatan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dan akses sanitasi layak.
3.Transformasi Pelayanan Publik. Meliputi, Peningkatan Indeks Pemerintahan Digital dan integrasi layanan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pendidikan dan Kesehatan secara menyeluruh.
