nusantaraborneo.id, BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengikuti peresmian 8 (Delapan) Mal Pelayanan Publik (MPP) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Senin (15/6/2026).
Jajaran Pemkab Tanbu mengikuti secara virtual dari Kantor Bupati di Gunung Tinggi, Batulicin. Peresmian 8 MPP dirangkaikan dengan Seminar Penguatan Kompetensi SDM MPP.
Kabupaten Tanah Bumbu termasuk satu dari 8 MPP baru yang diresmikan oleh Menteri PANRB Rini Widyantini.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, mengatakan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi.
“Kehadiran MPP ini sejalan dengan misi daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel”, ujar Bupati Andi Rudi Latif.
Sementara itu, Men PANRB, Rini Widyantini menyampaikan bahwa peresmian MPP baru sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui integrasi layanan dan kemudahan akses bagi masyarakat.
Peresmian tersebut menambah jumlah MPP yang telah beroperasi di Indonesia meningkat menjadi 313 MPP. Atau sekitar 61,5 persen pemerintah daerah yang sudah menyelenggarakan.
“Dengan peresmian ini, saya berharap MPP tidak hanya menambah jumlah layanan yang tersedia. Tetapi benar-benar menghadirkan pelayanan yang mudah, terintegrasi, dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini.
Adapun 8 MPP yang diresmikan yaitu Kabupaten Tanah Bumbu, Indragiri Hilir, Karimun. Bangka Selatan, Paser, Kotabaru, Tana Toraja, dan Halmahera Selatan.
