nusantaraborneo.id, BATULICIN – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026, di Ruang Sidang Utama DPRD Tanah Bumbu, Senin (31/08/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, dan dihadiri jajaran anggota DPRD bersama unsur Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyampaikan sejumlah perubahan struktur anggaran daerah, meliputi pendapatan, belanja hingga pembiayaan daerah.
Penyampaian dilakukan Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais.
Berdasarkan penyampaian pemerintah daerah, pendapatan daerah dalam RAPBD Perubahan 2026 ditetapkan sebesar Rp2.264.393.653.187.
Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp38.051.376.186,80 dibandingkan anggaran semula sebesar Rp2.302.445.029.373,80.
Sementara itu, belanja daerah setelah perubahan mencapai Rp3.607.457.844.005,69. Nilai tersebut meningkat sekitar Rp570.717.969.828,69 dibandingkan anggaran sebelumnya sebesar Rp3.036.739.874.177.
Adapun penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) setelah perubahan tercatat sebesar Rp1.343.064.190.818,69.
Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp608.769.346.015,49 dibandingkan anggaran semula sebesar Rp734.294.844.803,20.
Perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut selanjutnya menjadi bahan pembahasan DPRD bersama pemerintah daerah dalam proses penyusunan dan penetapan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki fungsi anggaran untuk mencermati dan membahas setiap perubahan kebijakan anggaran bersama pemerintah daerah agar penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan kebijakan anggaran daerah.
Sinergi DPRD dan pemerintah daerah diharapkan terus terjaga sehingga proses pembahasan RAPBD Perubahan 2026 dapat berjalan secara optimal dan mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.
Pemerintah daerah juga mengajak seluruh pihak memperkuat aksi nyata dalam mewujudkan Tanah Bumbu yang maju, makmur dan beradab.
