nusantaraborneo.id, BATULICIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tanah Bumbu melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan, Jumat (6/3/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas Banggar dalam pengelolaan serta pengawasan anggaran daerah.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Banggar DPRD Tanah Bumbu disambut oleh jajaran DPRD Kota Balikpapan. Pertemuan ini menjadi ajang diskusi dan berbagi pengalaman terkait pengelolaan keuangan daerah.
Anggota DPRD Tanah Bumbu, I Wayan Sudarma, menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan oleh DPRD Kota Balikpapan kepada rombongan dari Tanah Bumbu.
“Atas nama pimpinan dan seluruh rombongan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan segenap keluarga besar DPRD Kota Balikpapan yang telah menerima kami dengan sangat baik, ramah, dan penuh kekeluargaan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kunjungan kerja tersebut tidak sekadar menjadi agenda formal, melainkan juga sebagai upaya untuk mempelajari praktik terbaik dalam tata kelola anggaran daerah.
Menurutnya, DPRD Kota Balikpapan dikenal memiliki reputasi yang baik dalam pengelolaan anggaran serta penguatan fungsi Badan Anggaran, sehingga menjadi salah satu referensi bagi daerah lain.
Dalam pertemuan itu, sejumlah isu strategis turut menjadi fokus pembahasan antara kedua lembaga legislatif. Di antaranya mekanisme pembahasan anggaran yang lebih efektif dan transparan, strategi pengawasan terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta sinergi antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun skala prioritas pembangunan.
I Wayan Sudarma menambahkan, Kota Balikpapan memiliki dinamika pengelolaan anggaran yang menarik untuk dipelajari, terlebih dengan posisinya sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur sekaligus daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur sekaligus penyangga IKN tentu memiliki dinamika anggaran yang sangat menarik untuk kami pelajari,” katanya.
Melalui kunjungan kerja tersebut, pihaknya berharap dapat memperoleh berbagai informasi, praktik terbaik (best practices), serta inovasi kebijakan yang dapat diadaptasi di Kabupaten Tanah Bumbu.
Ia juga menilai, pertukaran pengalaman antar daerah menjadi langkah penting dalam mendorong kebijakan fiskal yang lebih akuntabel serta berpihak kepada masyarakat.
“Kami percaya bahwa pertukaran pikiran dan pengalaman antar daerah seperti ini adalah kunci untuk menciptakan kebijakan fiskal daerah yang lebih pro-rakyat dan akuntabel,” pungkasnya.
