Gubernur Muhidin menegaskan bahwa perkawinan usia anak masih menjadi tantangan serius yang perlu diatasi bersama. Menurutnya, pernikahan dini berpotensi menimbulkan berbagai risiko kesehatan bagi ibu dan anak, termasuk meningkatkan risiko terjadinya stunting.
“Saat ini perkawinan usia anak masih menjadi tantangan yang perlu kita atasi bersama. Selain berdampak pada terbatasnya akses pendidikan dan pengembangan diri anak, perkawinan dini juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko kesehatan bagi ibu dan anak, termasuk meningkatkan kemungkinan terjadinya stunting,” ujar Gubernur Muhidin dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa upaya penanganan isu ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, terutama para penyuluh agama yang memiliki posisi strategis di tengah masyarakat.
Para penyuluh agama diharapkan berperan aktif dalam memberikan edukasi, pemahaman, dan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya membangun keluarga yang siap secara fisik, mental, maupun ekonomi.
Melalui Rakor ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap dapat menghasilkan rekomendasi serta langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan secara terpadu oleh seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dalam menjawab tantangan sosial tersebut.
“Mari bersatu para penyuluh agama, wujudkan generasi emas di banua tercinta,” pungkas Gubernur.
Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kalsel, Fahrurazi mengatakan bahwa rapat ini bertujuan untuk menyosialisasikan bahaya pernikahan dini yang dapat memicu masalah kesehatan reproduksi dan stunting.
“Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai gizi dan pengasuhan anak berdasarkan nilai-nilai agama dalam upaya pencegahan stunting,” tuturnya.
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
