nusantaraborneo.id, BATULICIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 13 kali berturut-turut.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Tanah Bumbu dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD, Senin (15/6/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, Hasanuddin, didampingi Wakil Ketua II, Sya’bani Rasul, dan dihadiri Bupati Tanah Bumbu yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Wardhana.
Penyampaian pemandangan umum fraksi diawali oleh Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Hj. Sarniah, dilanjutkan Fraksi PKB oleh HM. Haris Fadillah, Fraksi Gerindra oleh H. Boby Rahman, Fraksi PAN oleh Masripay, Fraksi Golkar oleh Sayid Sultan Hasan, serta Fraksi NasDem Sejahtera oleh Hj. Ernawati.
Dalam pandangan umumnya, seluruh fraksi DPRD memberikan penghargaan atas capaian opini WTP yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Capaian tersebut dinilai sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah yang berjalan sesuai ketentuan dan terus menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Meski demikian, DPRD juga memberikan sejumlah catatan dan masukan konstruktif kepada pemerintah daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah masih besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Fraksi-fraksi DPRD meminta pemerintah daerah terus meningkatkan kinerja perencanaan dan pelaksanaan program agar anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap secara optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
DPRD menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan perlu terus diperkuat sehingga tidak terjadi penumpukan anggaran yang berujung pada tingginya SILPA di akhir tahun anggaran.
Melalui pemandangan umum tersebut, DPRD berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjalin guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut unsur Forkopimda, instansi vertikal, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan SKPD, perwakilan perbankan, serta jajaran Perusahaan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
