nusantaraborneo.id, BANJARBARU – Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan Kalimantan Selatan menjadi salah satu daerah sasaran pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang pengembangan kawasan sentra produksi pangan dan air nasional. Posisi tersebut diharapkan menjadikan Kalsel sebagai penyangga atau buffer ketahanan pangan di regional Kalimantan.
Hal itu disampaikan Hanif saat menghadiri kegiatan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I dan Dialog Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan.
Menurut Hanif, ketahanan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan bahan pangan, tetapi juga mencakup kemandirian dan kedaulatan pangan. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah membangun sistem yang memastikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri.
“Kalau dulu kita lebih menitikberatkan kepada pertumbuhan ekonomi, maka fungsi kedaulatan pangan wajib hadir. Kedaulatan pangan bukan sekadar ketersediaan, tetapi kemandirian untuk menyediakan kebutuhan pangan sendiri,” ujar Hanif, Banjarbaru, Senin (15/6/2026).
Ia mengatakan kondisi geopolitik dunia yang tidak menentu, termasuk dampak konflik Rusia-Ukraina, menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Untuk Kalimantan Selatan, pemerintah akan lebih fokus pada strategi intensifikasi pertanian. Menurut Hanif, luas lahan sawah di Kalsel terbatas, sehingga peningkatan produktivitas menjadi langkah utama.
Ia menjelaskan, jaringan irigasi primer dan sekunder di Kalsel telah mencakup sekitar 500 ribu hektare, sementara luas sawah yang ada hanya sekitar 300 ribu hektare. Karena itu, pemerintah akan memaksimalkan pembangunan saluran tersier agar jaringan irigasi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pembangunan sawah baru yang diperkirakan mampu mencapai sekitar 30 ribu hektare, serta mempercepat pembangunan dan pengelolaan bendungan, termasuk Bendungan Riam Kiwa, guna meningkatkan produktivitas panen sekaligus mengantisipasi banjir saat curah hujan tinggi.
Di sisi lain, pemerintah juga mengembangkan pemberdayaan pangan lokal melalui berbagai program, seperti integrasi perkebunan sawit dengan peternakan sapi, penguatan sektor perikanan, serta sejumlah program ketahanan pangan lainnya.
Hanif mengungkapkan, hingga saat ini kawasan strategis pangan nasional (KSPN) di Kalimantan Selatan masih dalam tahap pembahasan. Sejak menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, ia meminta proses tersebut dipercepat dan telah beberapa kali dibahas bersama pemerintah pusat.
“Kami berharap pada bulan Juli area of interest atau lokasi kerja KSPN di Kalimantan Selatan sudah ditetapkan pemerintah pusat. Setelah itu rencana induk diharapkan selesai tahun ini dan mulai dilakukan penguatan berbagai kegiatan pada tahun depan,” katanya.
Hanif berharap, Kalimantan Selatan dapat memanfaatkan peran strategis tersebut untuk memperkuat daya tahan pangan regional Kalimantan.
Dalam kesempatan itu, Hanif juga menekankan pentingnya dukungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menyosialisasikan pentingnya ketahanan pangan kepada masyarakat.
Menurutnya, MUI memiliki kepercayaan yang tinggi di tengah masyarakat sehingga dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan mengenai pentingnya ketahanan pangan sebagai bagian dari ketahanan nasional.
“Masalah ini bukan persoalan sederhana. Ini merupakan persoalan serius yang berkaitan dengan ketahanan nasional melalui ketahanan pangan,” tegas Hanif.
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
