nusantaraborneo.id, BATULICIN – Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, melaksanakan kegiatan reses tahap II yang dilaksanakan di Kantor Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Minggu (19/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai usulan pembangunan yang menjadi kebutuhan di lingkungan mereka.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah aspirasi mengemuka, mulai dari peningkatan sarana pendidikan, fasilitas ibadah, infrastruktur jalan, hingga penanganan banjir.
Ketua RT 04 mengusulkan bantuan pembangunan ruang kelas untuk Taman Kanak-kanak (TK) dan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ). Senada dengan itu, warga RT 04, Citra, menyampaikan kondisi TK dan musala yang digunakan untuk kegiatan TPQ saat ini masih memiliki keterbatasan ruang sehingga membutuhkan perluasan.
Sementara itu, Nur, warga RT 02, mengusulkan peningkatan Jalan Indra Mayu sepanjang sekitar 10 meter menggunakan paving block. Menurutnya, kondisi jalan tersebut kerap becek dan tergenang saat hujan.
Usulan lainnya datang dari RT 04 yang meminta bantuan penyelesaian pembangunan musala. Saat ini, pembangunan musala tersebut telah mencapai sekitar 70 persen dan memerlukan dukungan agar dapat segera difungsikan.
Dari RT 02, Arif menyampaikan perlunya penyediaan lahan baru untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU). Ia memperkirakan kapasitas TPU yang ada saat ini hanya mampu menampung kebutuhan pemakaman hingga sekitar 10 tahun ke depan.
Selain itu, warga juga mengusulkan pembangunan sodetan atau saluran pengalihan air di Jalan Insgub, serta pembuatan pintu air di sekitar sungai guna mengurangi banjir rob yang kerap menggenangi permukiman. Normalisasi sungai juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, menyatakan seluruh usulan warga akan menjadi bahan pembahasan dan diperjuangkan melalui mekanisme di DPRD bersama pemerintah daerah sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran.
Ia menegaskan, kegiatan reses merupakan momentum penting bagi anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sehingga program pembangunan yang dijalankan pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan warga.
