nusantaraborneo.id, BATULICIN – Komisi I DPRD Tanah Bumbu menyoroti kondisi sarana pendidikan yang belum merata serta sejumlah persoalan kesejahteraan guru yang menjadi perhatian serius di Bumi Bersujud.
Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan (Disdik) setempat yang digelar di Batulicin, Senin (19/1/2026).
Rapat kerja dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, Boby Rahman, dan dihadiri jajaran Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Sekretaris Disdik Tanah Bumbu, Dwi Teguh Efendi.
Dalam pertemuan tersebut, para anggota dewan menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait kondisi fisik sekolah, keterbatasan fasilitas penunjang pembelajaran, hingga persoalan administrasi dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah masih ditemukannya sekolah dengan bangunan berdinding kayu, keterbatasan meja dan kursi siswa, serta keterlambatan pembayaran gaji guru honorer di sejumlah satuan pendidikan. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu proses belajar mengajar apabila tidak segera ditangani.
Anggota Komisi I DPRD Tanah Bumbu, Sarniah, menekankan pentingnya pengadaan sarana pendidikan yang selaras dengan pembangunan ruang kelas baru. Menurutnya, pemenuhan fasilitas belajar harus direncanakan secara matang agar seluruh siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara optimal.
“Kita harus belajar dari pengalaman sebelumnya supaya seluruh siswa benar-benar terfasilitasi dengan baik,” ujarnya.
Selain pengadaan mebel sekolah, Komisi I DPRD Tanah Bumbu juga menyoroti perlunya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh kecamatan. Dewan menilai masih terdapat ketimpangan fasilitas antarwilayah yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Rapat kerja tersebut turut membahas persoalan banjir yang kerap merendam SDN 3 Batulicin yang berlokasi di Jalan Manggis, Kecamatan Batulicin. Kondisi ini dinilai tidak hanya menghambat kegiatan belajar mengajar, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan siswa dan tenaga pendidik.
Menanggapi berbagai masukan dari legislatif, Sekretaris Disdik Tanah Bumbu, Dwi Teguh Efendi, menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan secara menyeluruh.
“Hampir 60 persen anggaran pendidikan terserap untuk belanja pegawai, sehingga belum semua kebutuhan sarana dapat dipenuhi secara bersamaan,” jelasnya.
Terkait persoalan guru di sekolah yang berstatus transisi dari swasta ke negeri, Disdik Tanah Bumbu mengusulkan solusi administratif agar penggajian guru tetap dapat berjalan sambil menunggu proses penyesuaian status kelembagaan.
Menutup rapat kerja, Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, Boby Rahman, meminta Dinas Pendidikan menyusun perencanaan pembangunan pendidikan yang lebih matang, terukur, dan berbasis skala prioritas agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.
“Kami berharap setiap program pembangunan sekolah disertai perencanaan yang jelas dan terukur,” pungkasnya.
