nusantaraborneo.id, BATULICIN – Jajaran Komisi III DPRD Tanah Bumbu melakukan kunjungan kerja strategis ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (23/1/2026).
Kunjungan ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana akibat fenomena cuaca ekstrem yang kerap melanda wilayah pesisir Tanah Bumbu.
Rombongan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, I Wayan Sudarma, dan disambut jajaran pejabat BPBD Provinsi Kalimantan Selatan.
Pertemuan tersebut difokuskan pada sinkronisasi data serta penguatan kapasitas penanganan bencana antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
I Wayan Sudarma menegaskan, koordinasi lintas pemerintah menjadi langkah vital dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana alam yang bersifat dinamis dan sulit diprediksi.
“Kunjungan kerja kami ke BPBD Provinsi Kalimantan Selatan merupakan langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan daerah. Fokus utama kami adalah mitigasi bencana guna menghadapi fenomena cuaca ekstrem yang kerap melanda wilayah pesisir seperti Tanah Bumbu,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III DPRD Tanah Bumbu menyoroti tiga aspek utama.
Pertama, sinergi strategis dan pemetaan risiko bencana. Pembahasan mencakup penyelarasan data titik-titik rawan bencana, seperti banjir rob dan pasang surut akibat letak geografis Tanah Bumbu yang berbatasan langsung dengan laut, ancaman angin puting beliung pada masa peralihan musim, hingga potensi tanah longsor di kawasan perbukitan dan jalur transportasi utama.
Kedua, penguatan kapasitas logistik dan peralatan.
Komisi III memastikan kesiapan sarana prasarana penanggulangan bencana, termasuk optimalisasi fungsi Early Warning System (EWS) agar terintegrasi dengan sistem peringatan dini tingkat provinsi. Selain itu, dibahas pula kesiapan stok logistik di gudang daerah serta skema dukungan anggaran melalui bantuan keuangan maupun hibah provinsi untuk penanganan darurat.
Ketiga, penguatan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai strategi jangka panjang. Melalui pendampingan BPBD Provinsi, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan evakuasi mandiri, memahami jalur evakuasi dan titik kumpul, serta mampu mengenali tanda-tanda alam sebelum bencana terjadi.
Komisi III DPRD Tanah Bumbu berharap, hasil kunjungan kerja ini dapat memperkuat koordinasi antarlembaga sehingga penanggulangan bencana ke depan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terukur demi keselamatan masyarakat Kalimantan Selatan.
Pertemuan tersebut ditutup dengan penyerahan dokumen secara simbolis serta foto bersama di depan Gedung BPBD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wujud komitmen bersama dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh.
