nusantaraborneo.id, BATULICIN – Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2026 memicu kepanikan di tengah masyarakat Tanah Bumbu.
Dampaknya, antrean panjang hingga dugaan kelangkaan BBM sempat terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar Wijaya, mengungkapkan bahwa situasi tersebut bahkan sudah dirasakan langsung di lapangan.
“Melihat dan mendengar isu yang beredar di masyarakat bahwa per 1 April 2026 akan ada kenaikan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, hal ini memicu kepanikan sehingga terjadi antrean panjang di SPBU Pertamina, bahkan berpotensi terjadi penimbunan di sejumlah pangkalan,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Ia mengaku sempat berkeliling pada malam hari untuk memastikan kondisi tersebut.
“Bahkan tadi malam saya berkeliling ingin mengisi BBM jenis Pertalite, namun ternyata hampir semua SPBU tutup. Penjual eceran pun tidak ada yang mau menjual BBM. Ini menunjukkan situasi di lapangan memang sudah mulai terdampak kepanikan,” ungkapnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa berdasarkan informasi resmi dari pemerintah pusat, isu kenaikan BBM tersebut tidak benar.
“Setelah kami mengikuti informasi resmi dari pemerintah pusat melalui Mensesneg, Kementerian ESDM, serta pimpinan DPR, dipastikan bahwa hari ini tidak ada kenaikan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi,” tegasnya.
Menurut Andi Asdar, kondisi yang terjadi saat ini sangat mungkin dipicu oleh perilaku masyarakat yang melakukan pembelian berlebihan.
“Kalau semua menimbun, yang dirugikan masyarakat sendiri. Karena itu saya mengimbau masyarakat tidak perlu panik dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan, karena justru bisa mengganggu distribusi dan memperpanjang antrean di SPBU,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi serupa juga berpotensi berdampak pada jenis BBM lainnya, seperti solar dan dexlite.
“Hal ini tentu bisa merugikan pengusaha kecil yang memanfaatkan jenis BBM tersebut,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia meminta instansi terkait untuk segera turun tangan melakukan pengawasan ketat guna mencegah praktik penimbunan.
“Kami mendorong instansi terkait untuk terus melakukan pemantauan di seluruh wilayah Tanah Bumbu agar tidak terjadi penimbunan BBM, baik subsidi maupun non-subsidi. Distribusi harus dijaga tetap normal, dan informasi yang jelas perlu disampaikan ke masyarakat agar tidak terjadi kepanikan,” pungkasnya.
